Meski pemerintah menawarkan keringanan biaya, ketidakpastian mengenai prospek usaha di lokasi baru membuat mereka enggan untuk pindah. Salah satu pedagang menyebutkan bahwa biaya kios di lokasi baru bisa mencapai ratusan juta, sebuah angka yang sulit dijangkau.
Dalam kesempatan itu, beberapa pedagang menyerahkan dokumen perjanjian kepemilikan kios mereka kepada Rena, berharap ia dapat membantu memperjelas status hukum mereka.
“Saya sudah menerima dokumen ini, dan akan saya pelajari lebih lanjut bersama tim hukum,” ujar Rena dengan penuh perhatian.
Dialog tersebut turut dihadiri H. Abas, Ketua Forum Silaturahmi Pedagang Pasar Bogor. Ia mengungkapkan kekhawatirannya tentang masa depan pasar tradisional yang memiliki nilai sejarah mendalam bagi masyarakat Bogor.
“Pasar Bogor ini bukan sekadar tempat berjualan, tapi juga bagian dari sejarah dan identitas budaya kota ini. Pasar ini sudah ada sejak tahun 1620, pada masa penjajahan Belanda,” jelas Abas dengan nada penuh keprihatinan.
Lebih jauh, Abas menekankan bahwa Pasar Bogor berperan penting dalam perekonomian lokal, khususnya dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor. “Pasar ini tidak merugikan, malah sebaliknya, sangat menguntungkan pemerintah. Para pedagang juga tidak meminta subsidi atau bantuan khusus dari pemerintah,” tegasnya.
Namun, isu perpindahan ke Pasar Jambu Dua atau Sukasari tetap menjadi kekhawatiran besar. “Pasar Jambu Dua adalah pasar baru yang dibangun tanpa ada jaminan kelangsungan hidup pedagang. Kami berharap ada kepastian dari pemerintah bahwa jika kami dipindahkan, kehidupan kami akan tetap terjamin,” ujar Abas, mewakili suara hati para pedagang yang menolak keras opsi pemindahan tersebut.
Dengan penuh harapan, Abas menyampaikan aspirasinya, “Kami hanya ingin bisa berjualan dengan tenang dan nyaman di tempat yang telah kami bangun dari generasi ke generasi. Jika tujuannya untuk merapikan kota, kami yakin masih ada cara lain tanpa harus membongkar pasar ini,” tutupnya. (Nicko)
