KITAINDONESIASATU.COM – Pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 secara umum berjalan lancar dan cukup sukses, meski masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu diperhatikan, terutama terkait penerapan sistem multi syarikah yang baru diimplementasikan tahun ini. Kinerja Menteri Agama (Menag), Nasruddin Umar dalam menangani penyelenggaraan haji pun dinilai cukup baik dan patut diapresiasi.
Hal ini disampaikan oleh analis sosial-politik keagamaan dan komunikasi kebijakan publik, sekaligus Direktur Eksekutif Jaringan Muslim Madani (JMM), Syukron Jamal, dalam keterangannya kepada awak media, di Jakarta, Rabu, 11 Juni 2025.
“Menteri Agama punya komitmen awal yang jelas melakukan perbaikan dan pembenahan Penyelenggaraan Pelaksanaan Ibadah Haji di tengah tantangan perubahan sistem multi syarikah, efisiensi anggaran negara, keterbatasan petugas dan masa transisi leading sektor penanganan Haji dari Kemenag ke BP Haji,” kata Syukron.
Syukron, yang juga dosen di Universitas Islam Depok (UID), menambahkan bahwa sejumlah tantangan berdampak pada aspek pelayanan jemaah, termasuk penginapan, penempatan saat puncak haji di Armuzna, serta proses pemberangkatan. Meski demikian, Menteri Agama dinilai cukup responsif dan sigap dalam menangani berbagai kendala tersebut.
“Beberapa persoalan yang mengemuka itu harus kita akui ada dan perlu menjadi catatan perbaikan ke depan, namun bukan berarti tidak ditangani saat ini. Buktinya bisa teratasi meskipun mungkin tidak sempurna,” tuturnya.
Selain tantangan internal, Syukron juga menyoroti sejumlah kebijakan Pemerintah Arab Saudi seperti pengetatan penerbitan visa demi menekan angka jemaah non-prosedural serta penerapan istita’ah kesehatan. Ia menilai Menag sudah bersikap bijak dalam menyesuaikan kebijakan tersebut tanpa mengorbankan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia.
“Ke depan, diplomasi haji harus lebih diperkuat agar Indonesia bisa lebih optimal dalam memastikan kenyamanan dan hak jemaah,” ujarnya.
Syukron juga menyinggung adanya kesan disharmoni antarinstansi dalam pelaksanaan haji 2025, di mana pihak-pihak non-Kemenag terkesan hanya berperan sebagai pengawas, bukan pendukung aktif.
“Kami melihat ada yang mewakili pemerintah dari luar instansi kemenag malah tugasnya hanya seperti pengawas bukan seperti bagian dari support sistem, yang secara bersama-sama menyukseskan agenda ini sekaligus sebagai catatan pembelajaran perbaikan kedepan,” tegas Syukron.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji 2025 secara umum berjalan baik, meskipun tetap diperlukan evaluasi dan penyesuaian. Ia juga mengajak semua pihak untuk objektif dalam memberikan apresiasi kepada Menteri Agama dan seluruh petugas haji. (*)
