“Ini hanya pelanggaran ketertiban umum, bukan tindak pidana. Maka harusnya tidak ada pengerusakan,” tegas Sugeng.
Sementara itu, Fajar menyatakan bahwa penegakan sanksi semestinya dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah.
“Apa yang dilakukan Satpol PP ini termasuk tindakan di luar hukum dan bisa dikatakan sebagai main hakim sendiri,” ujarnya.
Atas insiden ini, Komisi I DPRD Kota Bogor menyatakan akan segera memanggil Satpol-PP Kota Bogor guna meminta klarifikasi dan mengevaluasi prosedur yang dijalankan.
Di sisi lain, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim juga menyatakan kekecewaannya terhadap cara penertiban yang dilakukan oleh aparat di Kecamatan Bogor Timur, terutama karena disertai konten video yang viral di media sosial.
“Tolong kepada Camat Bogor Timur, yang kemarin menghancurkan gerobak, kalau mau penertiban yah penertiban aja. Jangan bikin konten terus menghancurkan gerobak-gerobak pedagang. Kerja yang bener, jangan bikin sensasi seperti itu, kurang baik dilihatnya,” ujar Dedie saat menghadiri peluncuran pelayanan perizinan sehari beres (One Day Service) di RSUD Kota bogor, Selasa 20 Mei 2025.
Sikap kritis juga mencuat dari warganet. Salah satu akun Instagram dengan nama pengguna @ukiassta menuliskan komentar bernada sindiran keras.
“Bapak lebih berkuasa atas alam dunia ini. Aturan-aturan pa, tapi di atas aturan masih ada hati nurani. Jangan ngerasa lebih kuasa dari Sang Pencipta dunia ini. Tolong pak lebih dipikirkan lagi, jangan cuma karena atas nama tugas dan aturan ngerasa lebih kuasa dan berwenang atas dunia ini,” tulis akun tersebut.
Setelah video penghancuran tersebut menuai gelombang kritik, unggahan di akun media sosial resmi milik @kecamatanbogortimur yang sebelumnya menayangkan aktivitas tersebut, kini sudah tidak lagi menampilkan video penghancuran gerobak. (Nicko)
