KITAINDONESIASATU.COM -Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan (Unukase), Dr Ir Abrani Sulaiman, mengatakan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam mengawasi pesta demokrasi. Pengawasan ini tidak hanya tertuju pada para kandidat, tetapi juga pada penyelenggara Pilkada.
“Sebagai masyarakat, kita tidak hanya mengawasi peserta pemilu, tetapi juga KPU, DKPP, dan Bawaslu. Jadi, pengawas juga perlu diawasi oleh masyarakat, terutama oleh mahasiswa,” ujar Abrani sebagai narasumber pada acara Bawaslu Kalsel Goes to Campus yang berlangsung di Gedung Dakwah Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan (Unukase), Jalan Ahmad Yani Kilometer 12,5, Kabupaten Banjar, Rabu kemarin,
Abrani menjelaskan bahwa menjadi pengawas partisipatif memang tidak mudah. Menurutnya, masyarakat harus memiliki keberanian, terutama ketika melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat maupun penyelenggara pemilu.
“Mahasiswa yang akan berperan sebagai pengawas partisipatif perlu memahami aturan-aturan dalam Pilkada Serentak 2024. Penting untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh peserta maupun penyelenggara,” tambahnya.
Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Borneo Lestari, Muhammad Edo Barunas, mengatakan bahwa mahasiswa harus berani menolak politik uang. Ia menegaskan bahwa mahasiswa tidak hanya sebagai agen perubahan tetapi juga sebagai kontrol sosial.
“Mahasiswa harus tegas menolak politik uang dan dapat membantu tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sebagai pengawas pemilu,” ujarnya.
Wakil Presiden Mahasiswa Unukase, Muhammad Rizki Setiawan, menyebutkan bahwa mahasiswa wajib menentang praktik politik uang yang dinilai dapat merusak integritas pesta demokrasi. “Jika Pilkada dinodai dengan praktik curang, maka kita tidak akan mendapatkan pemimpin yang berkualitas,” tegasnya.
