KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengutamakan kesejahteraan warganya sebagai langkah untuk menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis berkelas global.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, saat membacakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 di ruang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis 7 November 2024.
Mewakili Pj Gubernur Teguh Setyabudi, Joko Agus mengungkapkan bahwa Pemprov DKI berencana untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan mendasar, termasuk isu ketahanan terhadap bencana, perumahan, mobilitas, polusi dan emisi, pengelolaan sampah, serta penyediaan akses terhadap air bersih dan pengolahan air limbah.
“Kita juga berfokus untuk meningkatkan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, serta menciptakan lebih banyak peluang dalam karier, pekerjaan, dan bisnis, serta penyediaan ruang publik yang memadai sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Joko Agus.
Lebih lanjut, Joko Agus menambahkan bahwa Pemprov DKI juga akan menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkembang, guna meningkatkan daya saing industri, inovasi, serta memperkuat kesetaraan, identitas budaya, dan sejarah. Ini juga akan didorong dengan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang lebih baik, untuk mendukung Jakarta sebagai kota global.
Pemprov DKI juga merencanakan berbagai bentuk bantuan, seperti subsidi untuk pelayanan publik, hibah yang sesuai dengan peraturan, bantuan sosial untuk kelompok masyarakat tertentu, serta dukungan keuangan bagi pemerintah daerah lainnya.
Joko Agus menjelaskan bahwa alokasi anggaran belanja juga akan difokuskan pada pemenuhan urusan wajib yang berhubungan dengan pelayanan dasar, dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan kegiatan yang bersifat tahunan.
Sebagai informasi, perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 telah disetujui dengan total anggaran mencapai Rp 85,20 triliun. Sementara itu, RAPBD Tahun Anggaran 2025 yang diajukan mencapai Rp 91,14 triliun, mengalami kenaikan sebesar 6,97 persen.
