KITAINDONESIASATU.COM-DPRD Kota Tangerang mengapresiasi pelaksanaan uji coba program Makan Siang Bergizi di Kota Tangerang. Untuk itu, DPRD Kota Tangerang menyetujui anggaran untuk Makan Siang Bergizi tahu 2025 sebesar Rp 30 miliar.
Ketua DPRD Kota Tangerang Rusdi Alam terus mendorong sinergi dalam rangka persiapan realisasi program unggulan nasional Makan Siang Bergizi di Kota Tangerang. Salah satunya yaitu DPRD Kota Tangerang melalui Badan Anggaran (Banggar) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang telah memutuskan penetapan anggaran untuk program unggulan tersebut dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang tahun 2025.
“Kami baru saja menyelesaikan amanah penetapan anggaran untuk realisasi program Makan Siang Bergizi pada tahun depan sebesar Rp 30 miliar,” ujar Rusdi, kemarin.
Kata Rusdi, DPRD Kota Tangerang berkomitmen mengawal proses koordinasi realisasi program unggulan nasional tersebut bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Selain itu, DPRD Kota Tangerang juga akan berperan menyampaikan aspirasi masyarakat dalam rangka mendorong implementasi program unggulan tersebut bisa bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat.
“Kami bersama pemerintah daerah juga masih menunggu mekanisme pelaksanaan dari pemerintah pusat, sekaligus terus melakukan persiapan dengan mempertimbangkan banyak masukan termasuk dari Kota Tangerang,” ujar Rusdi.
Masih kata Rusdi, DPRD Kota Tangerang berharap pelaksanaan program Makan Siang Bergizi secara reguler mulai tahun depan, dapat berjalan secara lancar, sukses dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Tangerang.
Proses perencanaan Program Makan Siang Bergizi hingga penempatan personel di tiap wilayah dilaksanakan penuh oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Untuk menjalankannya, organisasi BGN berada di pusat, kemudian dalam satu provinsi didirikan satu atau lebih kantor pelayanan pemenuhan gizi. Kantor ini membawahi satuan pelayanan makanan bergizi (SP), atau lebih populer sebagai “dapur”.
SP-SP inilah yang berada di tengah masyarakat. Pada kapasitas penuh, paling cepat pada triwulan ketiga 2025, atau sejak awal 2026, terbangun 30.000 an SP. Tiap SP mengelola sekitar 3.000 pemanfaat, yaitu anak sekolah PAUD hingga siswa SLTA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dalam SP terdapat tiga personel, yaitu ahli gizi, pegawai administrasi dan pejabat pembuat komitmen (PPK). Personel itu bagian dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, yang sudah dididik selama empat bulan.
