KITAINDONESIASATU.COM – Upaya pemerintah dalam mencetak generasi sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor. Dukungan tersebut ditegaskan dalam Konsolidasi Regional Peningkatan Tata Kelola Program MBG untuk wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Senin 13 Oktober 2025, kemarin.
Dalam kegiatan yang diinisiasi Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut, hadir Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi. Keduanya bergabung bersama perwakilan pemerintah daerah lain untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah demi memastikan pelaksanaan program MBG berjalan optimal, higienis, dan berkelanjutan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan program nasional yang digagas pemerintah pusat untuk memberikan akses makanan bergizi kepada masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah, dengan harapan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang.
Usai kegiatan, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan bahwa Pemkot Bogor sepenuhnya mendukung program tersebut. Ia menilai, program MBG merupakan langkah strategis yang harus dijalankan secara konsisten di seluruh daerah.
“Program MBG adalah program pemerintah pusat. Kami pemerintah daerah seratus persen mendukung program ini. Program yang baik ini jangan sampai dirusak hanya karena masalah teknis di lapangan, karena SOP-nya kurang maksimal. Makanya pemerintah daerah harus hadir,” tutur Jenal Mutaqin.
Menurut Jenal, keterlibatan aktif pemerintah daerah menjadi kunci utama keberhasilan pelaksanaan program, terutama dalam hal pengawasan dan pemenuhan standar teknis di lapangan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan distribusi dan kualitas makanan bergizi benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa konsolidasi regional ini merupakan upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar pelaksanaan program MBG di lapangan berjalan efektif.
“Konsolidasi ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pelaksanaan program MBG berjalan optimal,” jelas Dadan Hindayana.
Ia menambahkan, pengawasan dan evaluasi menyeluruh sangat penting dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam proses produksi maupun distribusi.
“Program ini harus benar-benar menghasilkan menu dan gizi seimbang yang aman dikonsumsi, sehingga memberi efek baik bagi anak-anak Indonesia, mulai dari kandungan hingga remaja,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dadan mengungkapkan bahwa BGN telah menginstruksikan seluruh Satuan Produksi Pangan Gizi (SPPG) agar membuka diri terhadap proses inspeksi dan monitoring dari pemerintah daerah. Langkah ini bertujuan memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan tetap terjaga di setiap titik produksi.
“BGN sudah instruksikan agar seluruh SPPG membuka diri untuk inspeksi dan monitoring dari pemda,” ujarnya.
Selain itu, ia juga meminta agar seluruh SPPG segera melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari dinas kesehatan masing-masing dalam waktu satu bulan. Menurutnya, kepatuhan terhadap standar kesehatan dan kebersihan merupakan syarat mutlak untuk menjamin keamanan pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat.
“Kami ingin seluruh pihak menjaga komitmen dalam pengawasan dan pengendalian mutu pangan. Program MBG ini tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga dapat mendorong kesejahteraan ekonomi lokal,” tandasnya.
Konsolidasi regional ini diharapkan menjadi tonggak penting bagi keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari agenda besar pembangunan manusia Indonesia. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program ini mampu menciptakan generasi muda yang sehat, tangguh, dan berdaya saing di masa depan. (Nicko)
