Indeks tersebut digunakan untuk melihat tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan pemerintahan.
IPS juga menjadi salah satu indikator prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dalam evaluasi tahun 2026, BPS melibatkan 91 kementerian dan lembaga, 38 pemerintah provinsi, serta 514 pemerintah kabupaten/kota.
Partisipasi di tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi tercatat mencapai 100 persen. Sementara di tingkat kabupaten/kota, sebanyak 507 dari 514 daerah mengikuti evaluasi atau sekitar 98,63 persen.
Amalia berharap penghargaan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan bagi penerimanya, tetapi juga mendorong seluruh instansi pemerintah untuk terus memperbaiki kualitas data.
“Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi kebanggaan sekaligus penyemangat bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas data yang dihasilkan guna mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang semakin tangguh, bermakna, dan berdampak bagi pembangunan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.***
