News

Pemkab Bogor Dorong Kesetaraan Gender Lewat Program ‘Si Aktif Bogor’

×

Pemkab Bogor Dorong Kesetaraan Gender Lewat Program ‘Si Aktif Bogor’

Sebarkan artikel ini
kesetaraan gender
Acara Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 Kabupaten Bogor. (KIS/NICKO/IST)

KITAINDONESIASATU.COM – Pejabat (Pj) Bupati Bogor, Bachril Bakri, menegaskan bahwa kesetaraan gender bukan lagi sekadar konsep, tetapi strategi nyata yang harus diwujudkan dalam pembangunan Kabupaten Bogor.

Melalui Pengarusutamaan Gender (PUG), Bachril mengajak jajaran perangkat daerah untuk lebih serius mengimplementasikan kesetaraan gender di berbagai sektor.

Dalam pembukaan acara Pengkoordinasian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 di salah satu Hotel, Caringin, Kabupaten Bogor, pada Selasa 5 November 2024, Bachril menjelaskan soal PUG tersebut.

“PUG tidak boleh berhenti pada jargon atau definisi saja. Ini harus tercermin dalam kebijakan dan program yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Perangkat daerah harus memahami bahwa PUG adalah bagian penting dari tujuh proses pembangunan.”

Baca Juga  Tak Punya Rumah? Pemkab Bogor Buka Peluang Warga Miliki Hunian Layak Lewat Program Ini

Acara yang mengangkat tema “Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender melalui Anugerah Parahita Ekapraya” ini juga sekaligus menjadi momen peluncuran “Si Aktif Bogor”, sebuah sistem yang bertujuan mengoptimalkan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Bogor. 

“Melalui ‘Si Aktif Bogor’, kami berkomitmen membangun keluarga berkualitas dan tangguh. Pemberdayaan perempuan tak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat keluarga sebagai unit masyarakat yang kokoh,” ia menambahkan.

Bachril turut mengingatkan perangkat daerah bahwa upaya kesetaraan gender di Bogor sudah didukung oleh berbagai regulasi, seperti Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG, dan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). 

Baca Juga  Jenazah Sudah Dimakamkan, Polisi Pertimbangkan Bongkar Makam Diplomat Kemlu

“Komitmen ini menjadi fondasi bagi terciptanya kabupaten yang responsif gender,” ungkapnya, kepada kitaindonesiasatu.com.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti, menyampaikan pentingnya kolaborasi untuk mempercepat pemberdayaan perempuan dan menyoroti lima arahan presiden dalam upaya peningkatan peran perempuan di sektor usaha yang berperspektif gender.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *