KITAINDONESIASATU.COM – DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah (pilkada) harus tetap berada di tangan rakyat melalui mekanisme pemilu langsung.
Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP, Deddy Sitorus, menanggapi usulan Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menurut Deddy, prinsip kedaulatan rakyat menjadi inti demokrasi, sesuai dengan filosofi vox populi vox dei atau “suara rakyat adalah suara Tuhan”.
Pemilu langsung, lanjutnya, merupakan bentuk nyata dari kedaulatan rakyat tersebut.
“Kami di PDI Perjuangan berpegang teguh pada prinsip itu,” kata Deddy dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip dari Republika.co.id pada Sabtu, 14 Desember 2024.
Deddy menolak alasan efisiensi biaya yang digunakan untuk mendukung usulan pilkada lewat DPRD.
Menurutnya, mahalnya biaya politik lebih disebabkan oleh hilangnya moral, etika, dan keserakahan para elite politik yang sering melanggar aturan.
“Biaya mahal itu muncul karena ada elite politik yang bermain uang, bukan karena rakyatnya,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa jika partai politik benar-benar membangun basis dukungan di masyarakat tanpa menggunakan jalan pintas, biaya politik dapat ditekan secara signifikan.
“Partai yang membumi dan mengakar pada rakyat tidak membutuhkan biaya besar,” kata Deddy.
Ia menilai solusi terbaik adalah memperbaiki tata kelola pemilu dan meminimalisir praktik politik uang.
PDIP, lanjut Deddy, akan mempertimbangkan secara matang usulan revisi Undang-Undang Pilkada yang terkait dengan perubahan mekanisme tersebut.
Partai juga tengah mengkaji konsep pilkada asimetris sebagai alternatif.
“Ada teori dan indikator tertentu yang dapat menentukan kesiapan suatu daerah untuk melaksanakan pemilu langsung,” katanya.
Deddy mengingatkan agar tidak terburu-buru mengubah sistem pilkada dan tetap memberikan hak memilih kepada rakyat.
“Kedaulatan rakyat harus dihormati. Tugas partai politik adalah berkompetisi secara sehat tanpa menggunakan praktik politik uang,” tegasnya.- ***
