KITAINDONESIASATU.COM-Aturan baru terkait pembelian beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dikeluhkan sejumlah pedagang dan mitra Perum Bulog. Aturan tersebut dianggap menyulitkan, karena harus melalui aplikasi khusus Bulog dan pedagang diwajibkan melaporkan setiap transaksi penjualan beras SPHP secara berkala.
Sebagai informasi, beras SPHP merupakan program subsidi pemerintah guna menjaga stabilitas harga pangan, khususnya beras. Harga beras SPHP ditetapkan sebesar Rp 62.500 kemasan 5 kg.
Terkait keluhan para pedagang, Agung Trisakti Kepala Bulog Cabang Lebak-Pandeglang mengaku bahwa aturan pembelian melalui aplikasi Bulog SPHP merupakan kebijakan yang ditetapkan pusat. “Aplikasi yang diberlakukan merupakan instruksi dari pusat. Kami di daerah hanya sebagai pelaksana. Namun, pada dasarnya ini adalah program baik dari pemerintah untuk mengetahui jumlah serapan beras,” ujarnya, kemarin.
Kata Agung, penerapan aplikasi yaitu untuk memastikan pendistribusian beras SPHP tepat sasaran dan menghindari potensi penyalahgunaan. Dengan sistem digital, data penyaluran bisa dipantau secara real time sehingga pemerintah lebih mudah mengontrol pergerakan beras subsidi di lapangan.
Meski demikian, Bulog Lebak-Pandeglang memahami adanya kesulitan yang dihadapi pedagang. Untuk itu, pihaknya membuka ruang bagi mitra maupun pedagang kecil yang merasa kesulitan agar dapat meminta bantuan langsung ke petugas Bulog setempat. “Silakan datang atau berkoordinasi dengan petugas kami. Kami siap memberikan arahan agar pedagang bisa dengan mudah menggunakan aplikasi,” ujar Agung.
Sementara itu, Perum Bulog menyiapkan mekanisme baru yang lebih sederhana, yakni pedagang cukup memesan langsung lewat petugas Bulog yang ditugaskan di pasar tradisional.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan, langkah ini diambil karena banyak pedagang kecil yang kesulitan menggunakan aplikasi. Dia mengakui, mayoritas pedagang di pasar tradisional adalah orang tua lanjut usia yang kurang terbiasa dengan teknologi.
