“Berkompetisilah secara sehat. Jangan memanfaatkan pembangunan pokir untuk mendulang suara rakyat. Rakyat sudah cerdas dan tidak bisa dipengaruhi,” seru dia.
Tarman bahkan menyarankan anggota dewan bersiap siap menjalani pemeriksaan alat penegak hukum (APK) karena dugaan jual beli proyek pokir.
Edi, warga Gang Beringin Kelurahan Nagri Kaler, Purwakarta juga sependapat dengan pandangan tersebut. “Saya setuju. Gak boleh tuh diklaim pokir produk Paslon A, B dan C,” katanya.
Dia curiga pokir ditunggangi kepentingan politik untuk pemenangan salah satu Paslon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta.
“Setahu saya pokir itu dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat. Sehingga tidak boleh diklaim pokir produk Paslon Bupati dan Wabup,” pungkasnya. (doel)
