KITAINDONESIASATU.COM – Masyarakat harus cerdas menyikapi klaim Paslon Bupati dan Wabup terkait pembangunan jalan lingkungan buah dari pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Purwakarta selama reses menyerap aspirasi masyarakat.
“Gak boleh itu diklaim oleh Paslon Bupati bahwa jalin pokir itu produk Paslon A, B dan C. Pokir itu berasal uang rakyat dan harus dikembalikan lagi untuk rakyat,” tegas Pengamat Kebijakan Publik Kabupaten Purwakarta, Tarman Sonjaya, dihubungi, Senin 30 September 2024.
Disebutkan sekalipun pokir ini produk politik anggota legislatif dari hasil menyerap aspirasi masyarakat yang kemudian digulirkan dalam produk pembangunan jalan lingkungan (jalin) dan lainnya namun tidak serta merta bisa diklaim pokir itu produk anggota DPRD apalagi Paslon Bupati.
“Jangankan Paslon Bupati, anggota dewan yang mengusung pokir itu juga tidak boleh mengklaim karena pokir itu menggunakan uang rakyat dan dikembalikan sepenuhnya untuk rakyat,” tegasnya.
Dia meminta Paslon Bupati bersikap profesional dengan tidak memanfaatkan pembangunan pokir merupakan produk kebijakan mereka.
