KITAINDONESIASATU.COM – Pakar Gizi, DR. dr. Tan Shot Yen, M.Hum kritik terhadap penangkaran pendidikan demi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memotong anggaran pendidikan.
Ia menyoroti keputusan pemerintah memangkas anggaran pendidikan dalam APBN 2026 demi membiayai MBG.
Menurutnya, langkah ini berdampak serius bagi masa depan bangsa karena pendidikan merupakan sektor fundamental dalam pembangunan manusia.
“Semakin banyak orang bodoh yang merasa bersyukur diberi jajanan minimarket,” ucap Tan tegas, mengkritik pola pikir yang muncul dari kebijakan tersebut.
Tan menjelaskan bahwa bantuan makanan memang penting, namun tidak boleh menyingkirkan pendidikan sebagai fondasi utama peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kritiknya mencerminkan kegelisahan banyak kalangan, terutama pendidik dan pemerhati kebijakan publik, yang menilai MBG hanya menyentuh permukaan persoalan.
Ia juga mengingatkan agar program ini benar-benar memastikan kualitas gizi, bukan sekadar menjadi gimmick politik.
Polemik MBG sebelumnya memang sudah menuai pro-kontra, apalagi setelah muncul kasus keracunan massal siswa penerima makanan.
Kini, pemotongan anggaran pendidikan menambah deretan kritik terhadap program yang dinilai belum matang dari sisi perencanaan maupun implementasi.
Sejumlah ekonom juga menilai kebijakan tersebut berisiko menurunkan kualitas pendidikan Indonesia yang masih tertinggal di kawasan Asia Tenggara.
Meski begitu, pemerintah tetap bersikukuh bahwa MBG adalah program strategis untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kesehatan generasi muda.
Namun, pernyataan Tan Shot Yen menegaskan bahwa gizi dan pendidikan seharusnya berjalan beriringan, bukan saling dikorbankan. Isu ini pun ramai diperbincangkan di media sosial, dengan banyak warganet menyuarakan kekhawatiran serupa.
Anggaran MBG Capai Rp335 Triliun tahun 2026
Anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp335 triliun, dari total belanja negara Rp3.842,7 triliun. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, APBN tahun depan dirancang untuk memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus perekonomian.
“APBN tahun 2026 akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” ujar Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (23/9/2025).
Anggaran MBG itu tercatat jauh lebih besar dibandingkan sejumlah program pendidikan.
Misalnya, dana beasiswa dari jenjang sekolah hingga kuliah hanya dialokasikan Rp57,7 triliun, sementara untuk guru dan dosen non-PNS Rp91,4 triliun.
Meski total anggaran pendidikan meningkat menjadi Rp769,1 triliun, porsi besar sekitar Rp223 triliun justru terserap untuk MBG.
Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin anggaran belanja mengendap. Ia bahkan merencanakan langkah patroli ke kementerian dengan anggaran besar demi memastikan serapan optimal.
“Tadi saya ajak ke Pak Presiden, bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar, yang penyerapan anggarannya belum optimal,” katanya di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu.(*)
