KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, memberikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, transformasi digital, dan pengembangan energi terbarukan.
Namun, ia mengkritik implementasi kebijakan yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan.
Menurut Novita, meskipun ide pemerintah terkait standar ISO untuk energi bersih dan teknologi hemat energi sangat positif, penerapannya di lapangan masih belum mencapai hasil yang diinginkan.
Ia menilai, realisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) yang baru mencapai separuh dari target sertifikasi yang ditetapkan, menjadi salah satu tantangan besar.
Ia menjelaskan bahwa pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sering kali menganggap biaya untuk memperoleh sertifikasi SNI, GMP, dan HACCP terlalu tinggi.
Tanpa penanganan yang tepat, Novita khawatir target standarisasi ini akan sulit tercapai, dan produk yang tidak terstandarisasi akan sulit diterima oleh pasar.
Untuk itu, Novita mendorong pemerintah untuk mengubah persepsi pelaku UMKM dengan mengadakan sosialisasi secara luas dan menyediakan solusi agar sertifikasi lebih terjangkau.
Ia juga menyarankan agar ada tambahan anggaran untuk mendukung program ini, dengan ide terobosan seperti subsidi atau insentif untuk sertifikasi SNI.
Lebih lanjut, Novita mengingatkan bahwa jika masalah standarisasi ini tidak segera diatasi, produk UMKM yang tidak bersertifikat berisiko ditolak oleh konsumen, yang pada akhirnya dapat memengaruhi daya saing ekonomi nasional.
Ia menekankan pentingnya standarisasi tidak hanya untuk kualitas produk, tetapi juga untuk memperluas akses pasar, termasuk pasar ekspor.
Novita berharap pemerintah dapat menyampaikan langkah-langkah konkrit dalam rapat kerja mendatang yang dapat memberikan dampak positif bagi UMKM dan memperkuat perekonomian Indonesia.- ***
