KITAINDONESIASATU.COM – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh para nelayan di depan Pendopo Bupati Pangandaran pada Kamis (24/7/2025) berujung ricuh.
Massa yang tergabung dalam Forum Benih Bening Lobster (BBL) semula datang untuk menyuarakan tuntutan terkait penerbitan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB).
Dalam aksi damai yang berujung ricuh tersebut, para nelayan membawa satu pesan utama: mereka butuh perlindungan hukum atas aktivitas menangkap benih lobster (benur), yang selama ini menjadi tulang punggung penghidupan mereka.
Mereka mendesak Pemerintah Daerah Pangandaran segera menerbitkan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB), sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 7 Tahun 2024.
Menurut para demonstran, pemda terkesan lamban merespons regulasi ini. Akibatnya, kegiatan mereka masih berada di zona abu-abu hukum dan kerap dianggap ilegal, padahal jika dikelola dengan baik, SKAB bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
“SK Menteri sudah jelas, kenapa Pemda Pangandaran belum juga menerbitkan SKAB? Padahal kalau dijalankan dengan benar, ini bisa jadi sumber PAD,” ujar Rangga, koordinator aksi, saat berorasi.
Rangga menambahkan bahwa ketiadaan SKAB membuat posisi para nelayan sangat rentan terhadap kriminalisasi, sekalipun mereka hanya berusaha mencari nafkah untuk keluarga. Ia juga menegaskan pentingnya mekanisme pendataan dan pengawasan legal terhadap aktivitas nelayan benur, agar semua berjalan sesuai aturan.
Dalam pernyataan tertulis yang mereka sampaikan, massa meminta tiga hal utama:
-Pemerintah Daerah segera menerbitkan SKAB sesuai Kepmen KP No. 7 Tahun 2024.
