Demonstrasi rakyat yang marak belakangan ini seharusnya menjadi peringatan keras bahwa demokrasi tidak boleh direduksi menjadi ajang selebritas politik. Demonstrasi rakyat merupakan cerminan kekecewaan atas lemahnya kualitas kepemimpinan hasil pilihan berbasis popularitas.
Masyarakat perlu lebih kritis dalam menilai calon pemimpin, bukan sekadar dari seberapa sering ia muncul di media atau seberapa tinggi elektabilitasnya dalam survei, melainkan dari rekam jejak, kompetensi, integritas, serta kapasitasnya dalam menghadirkan solusi bagi rakyat.
Jika masyarakat terus memilih berdasarkan elektabilitas, maka siklus kebijakan yang mengecewakan akan terus berulang. Oleh sebab itu, masyarakat harus lebih kritis dalam menilai calon anggota dewan maupun pemimpin.
Dengan menjadikan kapabilitas dan kapasitas sebagai tolok ukur utama, demokrasi Indonesia dapat melahirkan pemimpin yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga sah secara moral dan substantif. Pemimpin yang mampu menjawab kebutuhan rakyat, menjalankan amanat rakyat dengan profesionalisme, keberanian moral, dan visi yang jelas, menegakkan keadilan, dan menjaga arah pembangunan bangsa. Hanya dengan begitu demokrasi dapat melahirkan pemimpin yang benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar untuk kepentingan pribadi dan kelompok.
Kejadian akhir-akhir ini merupakan hasil pilihan kita semua. Jadi, kedepannya sebaiknya memilih anggota dewan maupun pemimpin nasional dan daerah berdasarkan dari kapabilitas dan kapasitas, bukan berdasarkan popularitas maupun elektabilitas.
Ingin negara yang kita cintai Republik Indonesia berubah ??? Semua keputusan ada di tangan kita semua. Ingat, untuk masa yang akan datang selalu memilih pejabat atau pemimpin berdasarkan KAPABILITAS dan KAPASITASNYA, BUKAN Popularitas dan Elektabilitas.
