Menteri Dody menambahkan, seluruh biaya pembangunan ditanggung oleh badan usaha, tanpa membebani APBN, yang menunjukkan semakin tingginya kepercayaan investor terhadap kebijakan pemerintah.
Selain jalur transportasi baru, proyek ini juga mendorong padat karya, memberdayakan masyarakat sekitar, dan menciptakan lapangan kerja baru, berdampak positif pada pengurangan kemiskinan di wilayah yang dilewati.
Tol Bogor–Serpong via Parung memiliki panjang 32,03 km (27,83 km di Jawa Barat dan 4,2 km di Banten), dengan nilai investasi Rp12,351 triliun dan masa konsesi 40 tahun. Berdasarkan kajian, Financial Internal Rate of Return (FIRR) diperkirakan mencapai 12,16 persen, menegaskan daya tarik proyek ini sebagai instrumen investasi jangka panjang yang solid.
Secara makro, pembangunan tol juga berfungsi menurunkan Rasio Incremental Capital-Output (ICOR). Distribusi barang dan jasa yang lancar meningkatkan efisiensi investasi, sehingga manfaat pembangunan bisa dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Tol Bogor–Serpong via Parung diharapkan menjadi bagian dari strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen yang inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan visi transformasi Tri Asa Kementerian PU melalui PU608.
Menteri Dody menekankan, “Konektivitas ini memperkuat fondasi ekonomi nasional, mempercepat distribusi pangan, memudahkan akses air bersih, mendukung pasokan energi, menurunkan biaya logistik, dan mempercepat arus barang antarwilayah.”
Pengusahaan tol dilakukan oleh PT Bogor Serpong Infra Selaras (BSIS) dengan komposisi saham, yakni PT Persada Utama Infra sebesar 52%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar 26%, PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 12%, dan PT Hutama Karya Infrastruktur sebesar 10%. Kolaborasi antara BUMN dan swasta ini diharapkan menjadi contoh sinergi untuk keberlanjutan pembangunan infrastruktur nasional. (*)
