Jumhur Tegaskan Tidak Akan Terbitkan Persetujuan Lingkungan
Jumhur menegaskan KLH akan menggunakan kewenangannya dalam proses persetujuan lingkungan untuk memastikan kegiatan pertambangan tidak membahayakan kawasan konservasi.
Ia bahkan menyatakan tidak akan memberikan persetujuan lingkungan apabila PT Aneka Tambang (ANTAM) memperoleh izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di perairan sekitar TNUK.
“Termasuk bila PT ANTAM mendapat izin menambang di perairan TNUK itu. Maka saya selaku Menteri LH tidak akan memberi persetujuan lingkungannya,” kata Jumhur.
Sikap tersebut menegaskan bahwa perlindungan habitat Badak Jawa menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengevaluasi rencana pemanfaatan sumber daya alam di sekitar Ujung Kulon.
Pemeriksaan kesesuaian wilayah dan kajian dampak ekologis akan menjadi bagian penting sebelum keputusan mengenai WUP ditetapkan lebih lanjut.***




