KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah daerah diminta hati-hati dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Pasalnya, jika tidak hati-hati bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi dan menurunkan penerimaan pegawai baru.
Demikian diungkapkan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Garpemda) Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
“Terkait penetapan UMP, UMK, keputusan ini perlu dipertimbangakn dengan cermat agar tidak terjebak kepada kebijakan yang populis,” kata mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini.
Diungkapkan, UMP yang terlalu tinggi juga bisa mendorong pekerja ke sektor informal hingga menyebabkan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dilakukan oleh setiap perusahaan.
Untuk itu, Budi Gunawan mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah menjaga stabilitas dan keamanan.
Menurutnya, pejabat daerah yang paling tahu kebutuhan spesifik di wilayah masing-masing. Tentang bagaimana caranya agar di daerahnya tetap aman dan stabil. (*)
