KITAINDONESIASATU.COM -Universitas Paramadina kembali menggelar Orasi Kebangsaan dengan tema Perjalanan, Tantangan, dan Harapan Pemberantasan Korupsi di Indonesia pada Kamis, 5 Desember 2024, di Kampus Kuningan, Jakarta.
Acara ini diadakan oleh Paramadina Public Policy Institute, Paramadina Graduate School of Diplomacy, dan Institut Harkat Negeri, serta dibuka oleh Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini.
Dalam orasi tersebut, Ahmad Khoirul Umam membahas tantangan global dalam pemberantasan korupsi, mengutip data Transparency International (TI) yang menunjukkan skor rata-rata global hanya 43 dari 100.
Ia mengatakan, di Indonesia, demokrasi yang lemah memperburuk perjuangan anti-korupsi, dengan pelemahan institusi seperti KPK menjadi isu utama.
“Solusinya memerlukan political will dari pemimpin serta kolaborasi erat antara masyarakat sipil untuk menjaga ruang komunikasi produktif,” katanya.
Wijayanto Samirin, akademisi Universitas Paramadina, menjelaskan hubungan erat antara politik dan ekonomi di Indonesia, mengungkapkan bahwa Pilpres dan Pileg sering kali menjadi ajang pencucian uang, menciptakan ekonomi dengan biaya tinggi.
Ia menekankan bahwa sistem politik yang mahal membuka celah bagi investor untuk memperoleh kebijakan yang menguntungkan mereka.
“Demokrasi di Indonesia cenderung terkonsentrasi pada eksekutif, dengan delapan pimpinan partai politik di kabinet, menjadikan sidang kabinet hampir mirip dengan pleno DPR,” ujar Wijayanto.
Kevin Evans, Direktur Indonesia untuk Australia-Indonesia Centre, mengkritik kemunduran mekanisme pemberantasan korupsi setelah perubahan UU KPK pada 2019, yang mempengaruhi kepercayaan internasional dan stabilitas sosial-politik.
