News

Menghadapi Karhutla, Apa Saja Langkah Strategis yang Disiapkan Indonesia

×

Menghadapi Karhutla, Apa Saja Langkah Strategis yang Disiapkan Indonesia

Sebarkan artikel ini
klh
Hanif Faisol Nurofiq, menekankan pentingnya kerjasama regional dalam menghadapi isu lingkungan yang krusial (KIS/IST)

KITAINDONESIASATU.COM – Menghadapi tantangan serius kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang kerap melanda kawasan ASEAN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPBLH) menggelar Rapat Koordinasi pasca Conference of Parties (COP) ke-19 dari ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP).

Acara ini berlangsung di Ballroom 1, Four Seasons Hotel, Jakarta, pada Senin 23 Desember 2024.

Rapat ini bertujuan untuk merumuskan strategi efektif dalam pengendalian Karhutla serta menindaklanjuti komitmen negara-negara anggota AATHP. 

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPBLH, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan pentingnya kerjasama regional dalam menghadapi isu lingkungan yang krusial ini.

Baca Juga  PWI Umumkan Tujuh Pemenang Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2024

“Komitmen yang dihasilkan dari COP-19 sangat penting untuk mempercepat kolaborasi lintas batas dalam pengendalian asap. Salah satu langkah strategis adalah pembangunan dan pengoperasian ASEAN Coordinating Center for Transboundary Pollution Control yang akan berpusat di Jakarta,” ujar Hanif, dalam pesan tertulis nya, kepada kitaindonesiasatu.com.

Hanif menambahkan bahwa pusat koordinasi ini akan menjadi fondasi kuat dalam memperkuat kerjasama antara negara-negara ASEAN. 

“Keberhasilan kita dalam menangani Karhutla di 2025 sangat bergantung pada dukungan semua pihak, termasuk koordinasi yang lebih baik antara KLH, Kementerian lain, dan Pemerintah Daerah,” tegasnya.

Baca Juga  Bojonegoro Punya Dua Menteri di Kabinet Probowo - Gibran

Rapat ini juga mencakup rencana aksi penanganan Karhutla yang telah disusun oleh KLH bersama Tim Inpres Nomor 35 Tahun 2020. 

“Setelah rapat ini, kami akan segera berkonsultasi dengan Menko Polhukam dan melanjutkan dengan rapat paripurna awal Januari 2025 untuk menyelaraskan langkah-langkah persiapan,” jelas Hanif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *