KITAINDONESIASATU.COM – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengungkan pemerintah sudah menyiapkan sejumlah strategi menghadapi cuaca ekstrem.
Menurut Pratikno menghadapi bencana hidromenteorologi, pemerintah bersama masyarakat harus bekerjasama untuk menghadapi situasi itu, jika terjadi.
Di sisi lain pemerintah juga sudah menyiapkan strategi jika terjadi situasi seperti itu, ada empat langkah utama yang harus segera dilaksanakan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, kata Pratikno.
Langkah pertama yang dipersiapkan pemerintah dengan menyiapkan sarana prasarana seperti drainase, tanggul, dan perlengkapan penyelamatan.
Langkah kedua, sosialisasi risiko bencana serta pengaktifan posko siaga 24 jam.
Langkah ketiga dengan memastikan kesiapan SDM dan peralatan seperti Tagana, KSB, dan lumbung sosial.
BERITA BENCANA PONOROGO: Dua Warga Ponorogo Meninggal Terseret Arus Banjir Bandang
Langkah keempat memberikan perhatian khusus pada jalur mudik dan arus balik Natal dan Tahun Baru.
“Langkah-langkah ini harus dijalankan secara sinergis. Infrastruktur di daerah harus dipastikan siap, masyarakat diedukasi, dan petugas di lapangan harus siaga penuh,” kata Pratikno saat memimpin Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (17/12/2024).
Dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan menjelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, pemerintah dan masyrakat tidak boleh lengah karena potensi bencana bisa datang sewaktu-waktu.
Pratikno kemudian meminta agar seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor menghadapi kemungkinan terburuk dari sebuah bencana alam yang dihadapi.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan mitigasi dalam menanggulangi segala macam bencana yang paling afektif.
Lebih lanjut Pratikno menyampaikan bahwa risiko bencana hidrometeorologi diperkirakan cukup tinggi pada Desember, Januari, dan Februari 2025 mendatang.
Pemerintah telah memetakan wilayah-wilayah rawan yang berpotensi mengalami curah hujan ekstrem, angin kencang, gelombang tinggi, banjir, dan tanah longsor.
“Kita harus bergerak bersama, respons cepat dan kesiapsiagaan penuh adalah hal yang utama,” tegasnya.
Dalam acara tersebut, Menko PMK turut menyerahkan bantuan simbolis kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota yang telah menetapkan status siaga atau tanggap darurat.
Penyerahan ini bertujuan untuk mempercepat kesiapsiagaan dan penanganan bencana di lapangan.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Pj. Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania, serta jajaran Forkopimda, Bupati/Wali Kota, dan Kepala Pelaksana BPBD se-Jawa Timur.(*/ANO)
