Hakim Ad Hoc Berasal dari Unsur Pekerja dan Pengusaha
Yassierli menjelaskan kedudukan hakim ad hoc memiliki dasar dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Dalam aturan tersebut, hakim ad hoc menjadi bagian dari majelis yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial.
Latar belakang serta pengalaman yang dimiliki diharapkan dapat memberikan tambahan analisis ketika majelis menghadapi persoalan teknis dalam suatu perkara.
Namun, peran hakim ad hoc PHI dalam kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan pengalaman praktis. Yassierli menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam setiap proses pengambilan keputusan.
“Putusan harus mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, dan keadilan. Karena itu, integritas dan profesionalisme hakim menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap penyelesaian perselisihan hubungan industrial,” kata Yassierli.





