Data tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses pembinaan sekaligus pengendalian penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia.
Pusat dan Daerah Perlu Perkuat Koordinasi
Menurut Yassierli, pengelolaan informasi TKA juga membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Data yang berasal dari daerah dinilai dapat melengkapi gambaran kebutuhan tenaga kerja secara nasional. Informasi tersebut dapat membantu pemerintah memahami karakteristik kebutuhan tenaga kerja di masing-masing wilayah.
Koordinasi yang baik juga diperlukan agar kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya disusun berdasarkan perkiraan, tetapi menggunakan informasi yang tersedia di lapangan.
“Dengan data yang baik, data yang akurat, data yang cukup, kita akan bisa menyusun kebijakan yang berbasis data,” ujarnya.
Melalui penguatan data TKA Indonesia, pemerintah diharapkan dapat memperoleh gambaran lebih jelas mengenai perkembangan kebutuhan keahlian di dunia kerja.
Informasi tersebut sekaligus dapat menjadi bahan untuk menyiapkan tenaga kerja nasional agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri saat ini maupun masa mendatang.***





