“Para Kepala Perangkat Daerah diminta untuk terus memprioritaskan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Pemprov DKI Jakarta. Mari kita jadikan Jakarta sebagai contoh dalam membangun kemandirian ekonomi melalui penggunaan produk dalam negeri,” tegas Teguh.
Sebagai bagian dari upaya mendukung program P3DN, Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan regulasi dan kebijakan dalam setiap tahap pengadaan barang dan jasa, yang meliputi:
a. Tahap Perencanaan
- Penyelesaian penyampaian Rencana Umum Pengadaan melalui SIRUP sebesar 100% dari anggaran belanja barang/jasa.
- Pencantuman target belanja PDN dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah minimal 80% dari anggaran belanja barang/jasa masing-masing.
b. Tahap Pelaksanaan
- Peralihan seluruh rekrutmen penyedia jasa non-ASN menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
- Kewajiban belanja produk UMKM untuk penyediaan makan minum rapat dan aktivitas lapangan menggunakan sistem e-Order.
- Pendampingan pendaftaran sertifikat TKDN Industri Kecil.
c. Tahap Pembayaran, batas pembayaran belanja dari penyedia UMKM melalui e-order paling lama adalah 3 hari.
