Persoalan seperti itu menjadi salah satu alasan pengembangan program Perlindungan Sosial Digital atau Perlinsos Digital. Melalui sistem tersebut, proses pendataan dan pendaftaran penerima bantuan diharapkan menjadi lebih sederhana.
Luhut mengungkapkan, dalam uji coba di Banyuwangi, proses pendaftaran yang sebelumnya membutuhkan waktu sekitar 75 hingga 200 hari berhasil dipersingkat menjadi kurang dari satu hari. Percepatan tersebut dilakukan melalui pencocokan data dengan dukungan teknologi AI.
Hingga 20 November 2026, sekitar 25 juta keluarga disebut telah terdaftar dalam program tersebut. Pelaksanaannya juga didukung lebih dari 1,5 juta agen lapangan.
Keterlibatan petugas pendamping dinilai penting agar masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar atau belum terbiasa menggunakan layanan digital tetap bisa mengakses program pemerintah.
Dengan pendekatan tersebut, transformasi digital diharapkan tidak justru menciptakan kesenjangan baru bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi.
AI berpotensi memberikan nilai ekonomi besar
Selain manfaat dalam pelayanan publik, Luhut juga menyoroti peluang ekonomi dari pemanfaatan kecerdasan buatan. Berbagai kajian, menurutnya, memperkirakan AI berpotensi menghasilkan nilai tambah ekonomi hingga ratusan miliar dolar AS bagi Indonesia pada 2030.




