KITAINDONESIASATU.COM – Menko PMK, Muhadjir Effendy menegaskan, prevalensi stunting turun sebesar 9,3 persen dalam lima tahun terakhir, dari 30,8% di tahun 2018 (Riskesdas) menjadi 21,5% di tahun 2023 (Survei Kesehatan Indonesia).
Kemudian, pada tahun 2023 terjadi pelambatan penurunan prevalensi stunting menjadi 21,5% dari 21,6% di tahun 2022.
Kemudian dilakukan evaluasi dan pembaharuan data kelompok sasaran, sehingga semua balita dan ibu hamil terdata dengan akurat agar intervensi yang diberikan menyasar seluruh kelompok sasaran.
Selanjutnya pemerintah terus berupaya dalam penurunan stunting secara massif, di antaranya dalam dua tahun terakhir.
Dengan dilakukan pemenuhan kebutuhan alat antropometri terstandar ke seluruh posyandu dan alat USG di tingkat puskesmas.
Serta pemberian makanan tambahan pada balita dan ibu hamil yang telah dilakukan di seluruh daerah.
Kemudian Juni 2024 dilaksanakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, di mana sebanyak 300.188 posyandu dilibatkan dan berhasil meningkatkan jumlah balita yang diukur secara signifikan.
Balita yang diukur mencapai 16.381.852 jiwa dan ditemukan 5.807.312 balita bermasalah gizi, yang mencakup gizi kurang, gizi buruk, wasting, weight faltering, dan stunting.
Muhadjir menyampaikan, Data by name by address dari hasil pengukuran dan intervensi serentak yang telah dilakukan, merupakan data penting sebagai titik awal untuk memberikan intervensi gizi dalam upaya pencegahan stunting.
“Saya mengapresiasi kepada seluruh stakeholder yang telah mendukung pelaksanaan hingga pemantauan pengukuran dan intervensi serentak di seluruh daerah,” jelasnya.
Pemerintah perlunya perhatian khusus pada daerah tertinggal, terbelakang, dan terluar (3T), yang fokus pada tiga aspek utama yaitu:
Pemenuhan dan peningkatan sumber daya manusia,
Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung upaya penurunan stunting.
Penggerakan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa program-program yang dirancang dapat diimplementasikan dengan baik. (*/ANO)
