Afriansyah menjelaskan, pemerintah ingin memperoleh penjelasan langsung dari manajemen perusahaan sekaligus mendengarkan aspirasi pekerja. Persoalan yang dibahas meliputi status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), upah yang belum dibayarkan,Penerapan prosedur PHK yang tidak sesuai aturan, serta dugaan pelecehan seksual dan praktik staycation dalam proses rekrutmen maupun perpanjangan kontrak kerja.
“Kami hadir untuk mendengarkan aspirasi pekerja sekaligus meminta penjelasan dari pihak perusahaan. Pemerintah ingin memastikan setiap persoalan ketenagakerjaan ditangani secara objektif dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan,” ujar Afriansyah.
Sebagai tindak lanjut, Kemnaker berencana mengundang manajemen PT IEI dan perwakilan pekerja untuk mengikuti pertemuan bersama di kantor Kemnaker. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang dialog bagi kedua pihak untuk membahas berbagai persoalan dan mengupayakan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Afriansyah juga meminta perusahaan memastikan pemenuhan hak pekerja atas jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, menghormati kebebasan berserikat, serta menjalankan prosedur PHK sesuai ketentuan yang berlaku.
“Saya meminta perusahaan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi, mulai dari jaminan sosial, kebebasan berserikat, hingga pelaksanaan prosedur PHK sesuai ketentuan. Hubungan industrial yang sehat harus dibangun dengan menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak,” katanya.
Afriansyah menegaskan, iklim investasi yang kondusif harus berjalan seiring dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja. Karena itu, setiap persoalan hubungan industrial perlu ditangani dengan mengedepankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Pemerintah berkomitmen menjaga iklim investasi yang kondusif. Hal ini harus berjalan seiring dengan pelindungan hak, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja,” ujar Afriansyah.(*)
