Selain menghimpun zakat, KUA juga diminta memperkuat edukasi mengenai kewajiban zakat, nisab, kadar zakat, hingga wakaf uang.
Kepala KUA dan penyuluh agama diharapkan mampu memberikan konsultasi yang tepat kepada masyarakat.
Penguatan tersebut juga harus melibatkan Baznas, lembaga amil zakat (LAZ), pemerintah kecamatan, kelurahan, dan perguruan tinggi.
Ada Landasan Hukum, Bukan Sekadar Program
Kepala Subdirektorat Bina Kelembagaan dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf, Muhibuddin menjelaskan, bahwa perluasan fungsi KUA memiliki dasar hukum, yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 Pasal 4.
Regulasi tersebut memberikan tugas kepada KUA dalam pemberdayaan serta konsultasi zakat dan wakaf.






