KITAINDONESIASATU.COM — Krisis yang terjadi di Selat Hormuz dinilai menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi global, khususnya bagi negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.
Gangguan pada jalur vital distribusi energi dunia tersebut memperlihatkan kerentanan sistem perdagangan internasional yang sangat bergantung pada keamanan jalur laut.
Pandangan tersebut disampaikan oleh akademisi dari Program Studi Hubungan Internasional Fisipol Universitas Kristen Indonesia, Darynaufal Mulyaman, yang menilai konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menjadi pemicu utama meningkatnya ketegangan di kawasan tersebut.
Lonjakan Harga Energi dan Ancaman Ekonomi Global
Gangguan di Selat Hormuz berdampak langsung pada distribusi energi dunia. Penutupan jalur tersebut memicu lonjakan harga energi global dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi internasional.
Situasi ini sekaligus menandai perubahan dalam dinamika keamanan global, di mana jalur laut tidak lagi sepenuhnya aman dari tekanan geopolitik.
Kondisi tersebut juga memperlihatkan bagaimana gangguan maritim kini kerap dimanfaatkan sebagai alat tekanan dalam percaturan politik global modern.
Bagi Indonesia, krisis ini dinilai bukan sekadar isu global, melainkan ancaman nyata terhadap kepentingan nasional.
Sebagai negara kepulauan yang bergantung pada jalur perdagangan laut, gangguan terhadap rute maritim dapat berdampak langsung pada sektor ekonomi dan keamanan dalam negeri.
Selain itu, meningkatnya aktivitas militer Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, termasuk ketegangan di Laut Natuna, turut memperbesar potensi risiko yang dihadapi Indonesia.
Pentingnya Kerja Sama Maritim Selat Hormuz
Dalam menghadapi dinamika tersebut, penguatan kerja sama maritim dinilai menjadi langkah penting. Jepang dipandang sebagai mitra strategis yang relevan, terutama di tengah kepemimpinan Sanae Takaichi yang membuka peluang kolaborasi lebih luas di bidang keamanan maritim.
Kerja sama antara Indonesia dan Jepang telah terlihat melalui latihan bersama penjaga pantai serta latihan angkatan laut trilateral bersama India di kawasan Laut Andaman. Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan kawasan dalam merespons ancaman keamanan maritim.
Tetap Berpegang pada Politik Bebas Aktif
Meski mendorong penguatan kerja sama, Indonesia tetap mempertahankan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Pendekatan ini memungkinkan Indonesia menjalin kolaborasi strategis tanpa harus terikat dalam aliansi militer formal.
Konsep Free and Open Indo-Pacific (FOIP) yang diusung Jepang dinilai sejalan dengan kepentingan Indonesia, terutama dalam menjaga kebebasan navigasi, penghormatan hukum internasional, serta kerja sama regional yang fleksibel.
Di sisi lain, Indonesia juga telah menjalin perjanjian keamanan dengan Australia pada awal 2026, yang mencakup komitmen konsultasi bersama dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan.(*)
