KITAINDONESIASATU.COM – Dalam sebuah rapat penting yang diadakan di gedung DPRD Kota Bogor antara komisi 1 dengan Baperida, anggota Komisi Anna Mariam Fadhilah dari Fraksi PKS, menyoroti angka kemiskinan antara data BPS, DTKS, dan SOLID.
“Ketika kita membandingkan data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data aplikasi Sosial Integrasi Data (SOLID) BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), terlihat jelas bahwa terdapat deviasi yang signifikan. Angka-angka tersebut sangat jauh berbeda, dan ini menjadi masalah serius,” ujar Anna, kepada kitaindonesiasatu.com, Sabtu 15 Febuari 2025.
Dia menegaskan bahwa ketidakcocokan data ini berdampak langsung pada efektivitas program-program pemerintah.
“Dengan data yang tidak konsisten, bagaimana kita bisa menentukan anggaran dan prioritas pembangunan untuk mengatasi kemiskinan? Jadi ada tanda tanya di sini, anggaran dan program yang direncanakan bisa jadi tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Anna juga meminta agar Bapperinda punya satu data yang valid yang menjadi acuan utama dalam program pengentasan kemiskinan. “Kami berharap Kota Bogor memiliki data yang komprehensif dan akurat. Harus dipastikan data yang masuk akurat dan terpercaya.
Lebih lanjut, Anna mengingatkan bahwa tujuan utama dari setiap program pemerintah adalah untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Jangan sampai bantuan yang diberikan justru jatuh ke tangan orang-orang yang mampu secara ekonomi. Kita ingin semua warga miskin atau kurang mampu di Kota Bogor mendapat bantuan dari pemerintah dan mendapatkan apa yang menjadi hak mereka,” tambahnya. (Nicko/Yo)
