KITAINDONESIASATU.COM– Angka pengangguran terbuka di Kota Bogor masih mencapai 8,3 persen, sementara tingkat kemiskinan berada pada angka 6,53 persen, dengan 0,7 persen di antaranya tergolong miskin ekstrem.
Hal ini di ungkapkan dan menjadi sorotan utama dalam rapat kerja (raker) antara Komisi IV DPRD Kota Bogor dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) yang digelar pada Rabu 19 Maret 2025.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan, mengungkapkan keprihatinannya terkait tingginya angka pengangguran, terutama di kalangan lulusan SMK, yang lebih banyak menganggur dibandingkan lulusan SMA.
“Dinas Ketenagakerjaan harus bisa memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan lowongan yang ada di Kota Bogor. Lulusan SMK lebih banyak yang menganggur daripada SMA, sehingga masalah ini perlu segera diselesaikan,” kata Ence.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Juhana, juga menambahkan bahwa dampak dari kondisi ini diperburuk dengan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.
Ia menyebutkan keluhan yang datang dari sektor hotel dan pariwisata terkait penurunan pendapatan yang berimbas pada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Isu ketenagakerjaan ini sangat sensitif dan dapat memberikan dampak domino yang signifikan. Kami meminta Disnaker untuk segera merumuskan program yang dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat, baik melalui pelatihan atau kegiatan padat karya,” tegas Juhana. (Nicko)
