KITAINDONESIASATU.COM – Ribuan warga Korea Selatan memenuhi jalanan Seoul dalam unjuk rasa yang saling berlawanan saat Presiden Yoon Suk Yeol menghadapi ancaman pemakzulan terkait kebijakan darurat militernya.
Kelompok besar memprotes di luar Majelis Nasional untuk menuntut pengunduran diri Yoon.
Sementara ribuan lainnya berkumpul di Alun-Alun Gwanghwamun mendukung presiden, membawa bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat serta menyanyikan lagu-lagu patriotik.
Demikian dilaporkan The Guardian pada Sabut, 14 Desember 2024.
Majelis Nasional dijadwalkan melakukan pemungutan suara terkait pemakzulan Yoon pada pukul 4 sore waktu setempat.
Untuk meloloskan mosi, dibutuhkan minimal 200 suara, yang memerlukan dukungan dari delapan anggota parlemen dari partai berkuasa People Power Party (PPP).
Hingga Jumat, tujuh anggota PPP telah menyatakan dukungan untuk pemakzulan, membuat hasil pemungutan suara sulit diprediksi.
Kemarahan publik terhadap Yoon memuncak setelah ia mengumumkan darurat militer singkat yang memobilisasi tentara dan helikopter untuk mengamankan parlemen.
Kebijakan itu segera mendapat penolakan keras dari anggota parlemen, yang memprotes dan mendorong tindakan lebih lanjut terhadap presiden. Para pengunjuk rasa di sekitar gedung parlemen mendapat dukungan dari penyanyi K-pop Yuri, yang menyumbangkan makanan bagi peserta aksi. Lagu grupnya, Into the New World, telah menjadi simbol perlawanan.
Pemimpin oposisi Lee Jae-myung mendesak anggota PPP untuk mendukung rakyat dalam mosi pemakzulan ini, dengan menyatakan bahwa sejarah akan mencatat keputusan mereka.
Seorang anggota parlemen oposisi bahkan optimistis mosi akan lolos, meskipun Yoon tetap membela kebijakan militernya dan menuduh oposisi berkonspirasi dengan Korea Utara.
Jika pemakzulan disetujui, Yoon akan diberhentikan sementara. Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengambil alih sebagai presiden sementara.
Pengadilan konstitusi memiliki waktu hingga 180 hari untuk memutuskan.
Pengadilan yang kini hanya memiliki enam hakim akan memerlukan keputusan bulat untuk mendukung pemakzulan. Sejarah menunjukkan bahwa pemakzulan dapat dibatalkan, seperti pada kasus Presiden Roh Moo-hyun pada 2004.
Jajak pendapat terbaru menunjukkan tingkat penerimaan Yoon turun ke titik terendah, hanya 11%, dengan 75% warga mendukung pemakzulannya. Demonstrasi ini menarik berbagai kalangan, mulai dari penggemar K-pop hingga pekerja pabrik dan pensiunan, yang menyerukan pemulihan demokrasi.- ***
Sumber: The Guardian
