KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, menyambut positif penerapan biodiesel B40 yang dimulai pada Januari 2025.
Namun, pria yang akrab disapa Haji Jalal ini menyoroti kesiapan infrastruktur dan dampak sosial yang mungkin timbul.
“Ini langkah yang baik untuk mengurangi emisi, tetapi pemerintah perlu memastikan kesiapan distribusi dan teknologi kendaraan,” ujarnya dikutip dari Parlementaria pada Minggu (12/1/2025).
Politisi dari Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa banyak kendaraan di Indonesia yang belum dirancang untuk menggunakan bahan bakar dengan kandungan nabati tinggi seperti B40.
Oleh karena itu, ia meminta Kementerian ESDM untuk memprioritaskan uji coba menyeluruh.
“Kendaraan yang tidak kompatibel dengan B40 bisa mengalami kerusakan mesin, hal ini harus dicegah sejak awal,” tambahnya.
Jalal juga menyoroti potensi dampak lingkungan dari ekspansi kebun sawit yang dapat merusak hutan.
“Greenpeace melaporkan pada 2021, 3 juta hektare hutan telah hilang akibat perkebunan sawit. Kebijakan ini berisiko memperburuk situasi jika tidak diawasi dengan ketat,” kata Jalal.
Ia menekankan pentingnya sertifikasi berkelanjutan bagi produsen sawit. Di sisi ekonomi, Jalal juga meminta agar harga sawit yang adil dapat dinikmati oleh petani kecil.
“Banyak petani sawit yang belum merasakan harga yang layak. Pemerintah perlu menciptakan sistem distribusi yang memastikan keuntungan juga dirasakan oleh petani kecil,” ujarnya.
Sebagai solusi, Jalal mengusulkan pengembangan infrastruktur distribusi berbasis teknologi digital.
“Dengan teknologi IoT, distribusi biodiesel dapat dipantau secara real-time, menghindari penyelewengan dan mempercepat penyaluran ke daerah-daerah terpencil,” sarannya.
Kebijakan B40 yang tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 341 Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan kuota biodiesel menjadi 15,6 juta kiloliter pada 2025, guna mengurangi emisi karbon dan mengurangi ketergantungan pada impor solar.- ***
