Ada pula dugaan pengawasan ilegal atau surveillance, pembentukan opini negatif melalui media sosial, pembunuhan karakter, hingga penggalangan massa aksi.
Menurutnya, seluruh dugaan itu perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah terdapat pola tindakan yang bertujuan mengganggu jalannya pemerintahan.
“Selain penyadapan diduga ada rangkaian perbuatan ilegal mereka lainnya seperti surveillance ilegal, pembunuhan karakter secara ilegal, pengkondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, penggalangan massa aksi dan lain-lain yang intinya bisa membuat presiden tidak mampu melaksanakan tugasnya,” ujarnya.
Ia bahkan menilai, apabila rangkaian tindakan tersebut terbukti melalui penyelidikan, persoalannya dapat masuk dalam kategori serangan makar.
Habiburokhman merujuk Pasal 160 KUHP sebagai dasar yang perlu diperhatikan.
“Informasi-informasi tersebut harus didalami secara serius. Ketika kemudian terbukti maka ini merupakan bentuk serangan makar sebagaimana diatur di Pasal 160 KUHP,” tegasnya.
Komisi III DPR, lanjut Habiburokhman, akan mengawasi proses pendalaman kasus tersebut. Ia menegaskan negara tidak boleh membiarkan tindakan ilegal mengganggu penyelenggaraan pemerintahan.
