KITAINDONESIASATU.COM – Komisi I DPR RI meminta pemerintah agar memperkuat sistem digitalisasi di tanah air. Upaya itu harus segera dilakukan agar peristiwa kebocoran 6 juta data NPWP tak kembali terulang di kemudian hari.
“Ke depannya pemerintah harus bisa mengantisipasi kebocoran data ini, untuk menjamin keamanan data masyarakat,” kata anggota Komisi I DPR RI Fraksi Golkar Dave Laksono, yang dikutip Kamis (26/9).
Dikatakan Dave, Komisi I DPR RI menyambut baik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang gerak cepat untuk mengatasi masalah yang sebelumnya membuat heboh.
Dimana Jokowi menyuruh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkominfo Budi Ari Setiadi dan BSSN untuk segera mengantisipasi kebocoran 6 juta data NPWP di dunia perbankan. “Setuju dengan usulan Bapak Presiden Jokowi,” ujar Dave.
Sebelumya, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kominfo, Kemenkeu, hingga BSSN untuk segera mengambil langkah antisipasi dan mitigasi terhadap kebocoran 6 juta data NPWP di brenchmarket.
Kepala Negara kalau itu menuturkan, bahwa pembobolan data masyarakat juga terjadi di negara lain. Jokowi menduga kebocoran data ini terjadi karena keteledoran password hingga penyimpanan data yang berbeda-beda.
“Dan peristiwa seperti ini kan juga terjadi di negara-negara lain yang semua data itu mungkin karena keteledoran password. Bisa terjadi karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat-tempat yang berbeda, bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker,” ujar Jokowi.
“Ya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kemenkeu untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya,” kata Jokowi belum lama ini. (*)
