Jika Disbudparekraf Sumut tidak dapat mengikuti perkembangan kebudayaan yang ada, ia khawatir lembaga tersebut tidak akan mampu bertahan di masa depan.
“Saya berharap Disbudparekraf Prov Sumut bisa mengikuti arahan ini. Kalau tidak, mungkin mereka akan kesulitan untuk bertahan, terutama dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendukung kebudayaan. Kami minta agar anggaran untuk kegiatan kebudayaan ditambah, terutama untuk festival budaya yang melibatkan delapan etnis di Sumut. Ini bisa menjadi ajang bagi daerah untuk mengeksplorasi dan memperkenalkan seni dan budaya mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut,” ujarnya.
Selain itu, Subandi juga berharap agar setiap kegiatan budaya yang diadakan dapat menjadi kalender tahunan yang memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Provinsi Sumut.
Dalam rapat tersebut, selain Subandi, hadir juga anggota Komisi E lainnya, seperti Drs. H. Muhammad Subandi, Dr.dr. Hj. Merihta Sitepu, Edi Surahman Sinuraya, dan Pantut Banjarnahor. Dari pihak Disbudparekraf, hadir Kadis Zumri Sulthony, Sekretaris Ibnu Akbar, Kepala UPT Taman Budaya HM Rasadi Nasution, Kepala Museum Rachmat Hadi, serta Kabid BPK Sylvia Lubis. (Lilik/aps)
