KITAINDONESIASATU.COM -Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pokja Walikota Jakarta Barat, Kornelius Naibaho, mengundang seluruh pengurus dan anggota PWI untuk hadir dalam perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang akan dilaksanakan di Kalimantan Selatan pada 7 hingga 9 Februari.
“Tanpa PWI, HPN tidak akan ada. HPN yang jatuh pada tanggal 9 Februari setiap tahunnya ini merayakan kelahiran organisasi wartawan pertama di Indonesia, yaitu PWI,” kata Kornel.
Kornel menegaskan bahwa setiap anggota PWI diharapkan dapat hadir dalam acara HPN 2025 yang akan diselenggarakan di Kalimantan Selatan.
Delegasi PWI Pokja Walikota Jakarta Barat telah menyiapkan 11 anggotanya untuk hadir di acara tersebut. Pengurus PWI Pokja Walikota Jakarta Barat sangat mendukung penuh penyelenggaraan HPN 2025 di Kalimantan Selatan. “Kami solid, kami merah putih, dan kami akan memberikan dukungan maksimal untuk HPN 2025 di Kalimantan Selatan,” tegas Kornel.
Kornel juga memastikan bahwa ke-11 anggotanya akan turut menghadiri berbagai agenda HPN 2025 bersama anggota PWI dari seluruh Indonesia. Selain itu, salah satu pengurus PWI Pokja Walikota Jakarta Barat juga akan meluncurkan Majalah Ifakta di sela-sela acara HPN 2025.
“Secara pribadi, saya sangat bangga dengan hadirnya Majalah Ifakta yang akan diluncurkan pada HPN 2025 di Kalimantan Selatan. Ifakta yang sebelumnya dikenal sebagai media online kini berkembang menjadi majalah. Ini menunjukkan bahwa industri media di Jakarta Barat berjalan dengan baik, dan kami sangat mendukung pencapaian ini,” ujarnya.
Agenda HPN 2025 antara lain akan mencakup Summit Media, Anugerah Jurnalistik Adinegoro, pameran pers, pameran UMKM, aksi penanaman oleh wartawan, rapat kerja SIWO, serta pemberian Pena Emas dan Pin Emas kepada kepala daerah yang telah berkontribusi besar terhadap kegiatan pers di wilayah mereka masing-masing.
Khusus untuk Summit Media, acara ini akan mencakup seminar tentang “Prabowonomics”, yang membahas program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang langsung berdampak pada masyarakat, dengan menghadirkan menteri terkait, kepala daerah, dan akademisi sebagai pembicara untuk menyampaikan kebijakan.
