KITAINDONESIASATU.COM – Amerika Serikat tengah mengalami ketegangan serius di tengah respons federal terhadap protes yang muncul dari operasi penegakan imigrasi. Departemen Pertahanan AS telah memerintahkan sekitar 1.500 tentara aktif dari Divisi Udara ke-11 untuk berada dalam status siaga dan siap dikerahkan ke Minnesota jika diperlukan.
Langkah tersebut dilakukan setelah eskalasi ketegangan di daerah Minneapolis dan sekitarnya, di mana protes besar terjadi menyusul penembakan seorang wanita bernama Renee Good oleh seorang petugas Immigration and Customs Enforcement (ICE) beberapa waktu lalu. Insiden fatal itu memicu gelombang aksi protes yang semakin luas terhadap kebijakan imigrasi dan operasi federal.
Pemerintah federal, di bawah Presiden Donald Trump, telah meningkatkan kehadiran federal di wilayah tersebut dengan ribuan agen ICE dan Border Patrol, yang kemudian memunculkan kekhawatiran eskalasi kekerasan. Di tengah situasi ini, Pentagon memasang pasukan aktif dalam mode siap gerak, meskipun belum ada perintah resmi untuk melakukan deployment militer secara penuh ke wilayah sipil.
Potensi penggunaan Insurrection Act, undang-undang federal yang jarang dipakai dan memungkinkan penggunaan militer aktif untuk tugas penegakan hukum domestik, juga mengemuka dalam perdebatan. Trump mempertimbangkan penggunaan undang-undang ini untuk mengatasi protes yang terjadi, tetapi pejabat pemerintahan kemudian mengatakan bahwa keputusan formal belum diambil.
Sementara itu, pejabat negara bagian Minnesota seperti Gubernur Tim Walz dan Walikota Minneapolis Jacob Frey secara terbuka menolak keterlibatan militer federal, dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan ketegangan yang lebih besar dalam masyarakat. Beberapa pihak juga menggugat pemerintah federal atas dugaan pelanggaran konstitusi terkait penggunaan kekuatan militer di dalam negeri.
Ketegangan ini memperlihatkan kesenjangan tajam antara pemerintah federal dan otoritas lokal di AS dalam menangani isu imigrasi, kebijakan keamanan, dan hak sipil. Perkembangan politik dalam beberapa minggu mendatang kemungkinan akan memainkan peran penting dalam menentukan apakah pasukan aktif itu benar-benar akan dikerahkan atau tidak.
Sumber: apnews.com
(BiiHann ^^)
