KITAINDONESIASATU.COM – Selly Andriany Gantina, anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, meminta Tim Kesehatan Haji Indonesia untuk meningkatkan kinerja mereka secara maksimal selama puncak pelaksanaan haji di Mina.
Permintaan ini disampaikan menyusul keputusan otoritas Arab Saudi yang membatalkan program tanazul yang semula diperuntukkan bagi sekitar 37.000 jemaah.
Selly menjelaskan bahwa pembatalan tanazul—yang bertujuan mengurangi kepadatan jemaah di Mina—mengakibatkan semua jemaah, termasuk mereka yang semula dijadwalkan kembali lebih awal ke Makkah, kini harus tetap tinggal di tenda-tenda di Mina.
Akibatnya, terjadi kelebihan kapasitas dan kondisi tempat istirahat menjadi sangat terbatas.
“Tim Kesehatan harus benar-benar siaga dan bekerja ekstra di Mina. Banyak jemaah yang kelelahan setelah berjalan dari Muzdalifah, tapi begitu tiba di Mina, tidak tersedia tempat beristirahat yang memadai,” ujar Selly, seperti ditulis Parlementaria pada Jumat, 6 Juni 2025.
Program tanazul biasanya diberikan kepada jemaah lanjut usia dan mereka yang memiliki kondisi kesehatan khusus, agar bisa lebih cepat kembali ke hotel di Makkah setelah menyelesaikan lempar jumrah Aqabah.
Namun, dengan pembatalan program ini, seluruh jemaah tetap berada di Mina, yang menyebabkan distribusi logistik seperti makanan ikut terganggu.
“Logistik yang awalnya disiapkan untuk di hotel sekarang harus dialihkan ke Mina. Jika tidak cepat direspons, jemaah bisa kekurangan makanan. Ini sangat berisiko, apalagi kondisi fisik mereka sudah melemah,” tegas Selly.
Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan penuh dari Tim Kesehatan, khususnya untuk menangani jemaah lanjut usia dan penyandang disabilitas yang rentan terhadap kelelahan fisik dan tekanan psikologis.
“Kesehatan jemaah harus menjadi prioritas utama. Kita tidak ingin ada kejadian fatal karena kurangnya kesiapan. Ini tanggung jawab bersama, terutama tim medis di lapangan,” imbuhnya.
Selain itu, Selly meminta Kementerian Agama dan pihak penyelenggara haji untuk segera berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan pihak syarikah agar semua jemaah tetap mendapatkan layanan dasar secara merata, meskipun program tanazul tidak terlaksana sesuai rencana.-***
