Untuk menutup kesenjangan kompetensi tersebut, Kemnaker menggencarkan perluasan LPK inklusi, menyediakan afirmasi kuota peserta disabilitas di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) serta Balai Latihan Kerja (BLK), dan mengembangkan BKK di SLB, SMK, serta LPK.
“Kemnaker juga memperkuat kemitraan dengan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri (FKLPI), Parakerja, organisasi penyandang disabilitas, serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI),” katanya.
Cris Kuntadi meminta SLB, LPK inklusi, dan organisasi penyandang disabilitas memperkuat kurikulum pelatihan agar selaras dengan kebutuhan industri, khususnya keterampilan digital dan soft skill, disertai pendampingan (job coaching) dari tahap pra- hingga pasca-penempatan.
“TKPD bukan objek belas kasihan, melainkan subjek pembangunan yang memiliki kompetensi, ketelitian, loyalitas, dan daya saing tinggi. Inklusi bukanlah beban biaya, melainkan investasi sumber daya manusia,” tegasnya.
Melalui forum one stop link and match di Bekasi ini, peserta menyepakati tindak lanjut terukur berupa pemetaan kompetensi pencari kerja serta penyusunan rencana pelatihan, sertifikasi, dan pemagangan guna memastikan TKPD siap bersaing di pasar kerja formal.(*)





