Heni juga meluruskan anggapan bahwa perkawinan dalam praktik pengantin pesanan hanya sebatas hubungan informal atau nikah siri. Faktanya, perkawinan tersebut bisa dilangsungkan secara resmi di negara tujuan dan memiliki konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak.
Situasi ini bisa menjadi persoalan serius ketika WNI ingin mengakhiri perkawinan. Mereka tidak bisa begitu saja mengajukan perceraian, melainkan harus mengikuti aturan hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan.
Karena itu, Kemlu meminta masyarakat yang berencana menikah dengan WNA untuk memeriksa latar belakang calon pasangan serta memastikan legalitas perkawinan melalui instansi berwenang sebelum mengambil keputusan.
Kemlu juga mendukung langkah kepolisian mengungkap dugaan TPPO bermodus pengantin pesanan yang melibatkan tiga WNI di China. Heni berharap para pihak yang terbukti terlibat dapat dijatuhi hukuman sesuai ketentuan hukum.
Selain penegakan hukum, ia menegaskan korban harus mendapatkan hak-haknya, mulai dari restitusi, pendampingan, hingga pemulihan psikologis untuk membantu mengatasi trauma akibat tindak pidana tersebut. (*)
