Erick menjelaskan bahwa SP membutuhkan dana investasi sekitar Rp 3-5 miliar dari APBN, serta kerja sama dengan BUMN, dukungan dari TNI, dan kontribusi dari BUMDes serta pihak swasta.
Dalam operasionalnya, SP akan menerima dana APBN sekitar Rp 11 miliar per tahun, dengan variasi biaya operasional sesuai lokasi, harga pangan, dan logistik masing-masing wilayah.
SP juga memerlukan dukungan ekosistem dari sejumlah BUMN, terutama klaster pangan seperti Bulog, RNI, dan PTPN. Pertemuan ini juga dihadiri oleh direksi dari beberapa BUMN seperti PLN, Pertamina, PGN, BRI, BNI, Mandiri, ID Survey, dan Telkomsel.
Erick berharap peran BUMN di klaster pangan mampu memperkuat program ini dan berkontribusi langsung dalam swasembada pangan.
“BUMN harus menjadi ujung tombak dalam mendukung program strategis nasional ini. Dengan sumber daya dan kemampuan yang kita miliki, saya yakin kita bisa mencapai target swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.- ***
