KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Kholid, menekankan pentingnya penyusunan kebijakan ekonomi nasional yang terukur di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ia menegaskan bahwa setiap langkah pemerintah harus berlandaskan pada kepentingan nasional demi menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.
“Saat menghadapi dinamika global, kebijakan ekonomi yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan nasional agar ekonomi domestik tetap stabil,” ujar Kholid, dikutip dari laman dpr.go.id pada Minggu (20/4/2025).
Salah satu fokus utama Kholid adalah soal kebijakan impor.
Ia menilai regulasi impor harus dilakukan secara selektif agar tidak berdampak negatif terhadap industri dalam negeri.
“Impor tetap dibolehkan, namun harus dipilih yang mendukung penguatan sektor industri ekspor nasional,” tambah politisi Fraksi PKS tersebut.
Di sisi lain, Kholid juga menyerukan perlunya peningkatan signifikan dalam penerimaan pajak. Menurutnya, peningkatan pendapatan negara sangat krusial untuk mendukung pembangunan jangka panjang.
“Dengan tantangan pembangunan ke depan, kita butuh dorongan fiskal yang kuat. Maka dari itu, penerimaan pajak harus terus ditingkatkan,” tegasnya.
Pernyataan Kholid menegaskan komitmennya untuk mendukung kebijakan ekonomi yang adaptif terhadap situasi global namun tetap berorientasi pada kemandirian ekonomi nasional.
Sementara itu, pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan peningkatan impor dari Amerika Serikat sebagai upaya untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dan merespons tarif tinggi atas produk ekspor Indonesia ke AS.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa Indonesia siap menambah impor LPG, minyak mentah, dan BBM dari AS untuk menyeimbangkan surplus perdagangan, yang menurut data AS mencapai 18,5 miliar dolar AS—lebih tinggi dari catatan BPS sebesar 14,5 miliar dolar AS.
Langkah ini ditujukan agar tarif 32 persen atas produk Indonesia bisa diturunkan.
Namun, Bahlil menegaskan bahwa rencana ini hanya akan mengalihkan impor dari negara lain ke AS, tanpa menambah kuota impor secara keseluruhan maupun membebani APBN.
Jika negosiasi tarif tidak berhasil, lanjut Bahlil, maka peningkatan impor dari AS tidak akan dilakukan.-***
