News

Kapasitas TPA Sarimukti Kritis, Solusi Jangka Panjang Ada di Legoknangka

×

Kapasitas TPA Sarimukti Kritis, Solusi Jangka Panjang Ada di Legoknangka

Sebarkan artikel ini
FotoJet 3 20
TPPAS Legoknangka

KITAINDONESIASATU.COM – Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, mendesak agar Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legoknangka segera dioperasikan.

Hal ini diperlukan untuk mengatasi ancaman serius terhadap ekosistem sungai Citarum.

Saat ini, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Bandung Barat, yang menjadi lokasi utama pembuangan sampah wilayah Bandung Raya, menghadapi krisis kapasitas. Kondisi ini memicu berbagai permasalahan lingkungan dan kesehatan bagi warga sekitar.

Daddy menyebut, pengoperasian TPPAS Legoknangka adalah solusi jangka panjang yang mendesak untuk menghindari tragedi lingkungan seperti peristiwa Leuwigajah di masa lalu.

Baca Juga  Stimulus Ekonomi 2025, Solusi Jangka Pendek di Tengah Kenaikan PPN 12 Persen

“Kita tidak ingin kejadian serupa terulang kembali,” ujar Daddy dalam keterangannya pada Selasa, 19 November 2024.

Ia menambahkan, kondisi TPA Sarimukti yang kelebihan kapasitas memicu berbagai masalah, seperti penumpukan sampah yang tidak teratur, peningkatan risiko kebakaran, hingga pencemaran air lindi yang mengalir ke sungai Citarum.

Dampak dari pencemaran ini mengancam ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, termasuk populasi ikan, dan membahayakan kesehatan masyarakat sekitar.

Menurut Daddy, jika masalah ini tidak segera diatasi, ancaman terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar TPA Sarimukti akan semakin serius.

Baca Juga  Waspadai Dampak Pemanasan Global, Ini Penyebab dan Solusinya

Ia juga mengingatkan bahwa para ahli dan aktivis lingkungan telah lama menyerukan percepatan operasional TPPAS Legoknangka untuk mengatasi permasalahan sampah di wilayah Bandung Raya.

TPPAS Legoknangka, lanjutnya, dirancang dengan kapasitas lebih besar dan dilengkapi fasilitas modern untuk pengelolaan sampah.

Fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Namun, penundaan pengoperasiannya disebabkan oleh sejumlah kendala, seperti masalah teknis, administratif, dan pembiayaan.

“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi siapa pun yang akan menjadi Gubernur Jawa Barat setelah Pilkada pada 27 November mendatang,” pungkasnya.- ***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *