KITAINDONESIASATU.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan tak ada lagi ruang bagi birokrasi jadul. Semua layanan publik wajib digital, transparan, dan bisa diakses masyarakat real time tanpa ribet.
“Semua menggunakan digital, tidak ada lagi yang konvensional,” tegas Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, usai membuka Workshop Literasi dan Sosialisasi Persiapan Pemantauan Indeks SPBE 2025 dan Penyelenggaraan Indeks Pemerintahan Digital 2026, Sabtu (19/7/2025) di Banjarbaru.
Di hadapan peserta dari seluruh dinas komunikasi dan informatika se-Kalsel, Syarifuddin menekankan bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan manis di atas kertas, melainkan keniscayaan.
“Bukan cuma digitalisasi proses, tapi juga transformasi mindset aparatur. Dari birokrasi konvensional ke budaya kerja kolaboratif, inovatif, dan berbasis data,” tandasnya.
Lewat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemprov Kalsel menargetkan pelayanan publik makin cepat, tepat, dan terintegrasi, serta kebijakan daerah berjalan terukur dan transparan.
“Aspek literasi digital juga krusial. Aparatur jangan cuma bisa pakai teknologi, tapi harus paham, bijak, dan bertanggung jawab mengamankan data. Semua harus jadi agen perubahan,” jelas Syarifuddin.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kalsel, Muhammad Muslim, menambahkan Kalsel jadi lokus pemantauan SPBE oleh Kementerian PANRB RI tahun 2025. Karena itu, Pemprov memfasilitasi workshop ini agar seluruh kabupaten/kota satu visi dalam percepatan digitalisasi birokrasi.
Kegiatan ini juga diisi materi dari Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Kominfodigi, Mohammad Averrouce, dan Analis Kebijakan Madya, Hamzah Fansuri. Mereka memaparkan detail Pemantauan Indeks SPBE, metodologi, strategi pengumpulan data, hingga konsep Indeks Transformasi Pemerintahan Digital 2026.
Hasilnya diharapkan jadi tolak ukur capaian dan dasar perbaikan berkelanjutan menuju pemerintahan digital yang benar-benar nyata. (Anang Fadhilah)
