KITAINDONESIASATU.COM- Upaya percepatan layanan air bersih dan pengelolaan limbah di Kota Bogor mulai dipacu. Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim resmi melantik jajaran direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor masa jabatan 2026–2031 di ruang Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor pada Jumat, 27 Maret 2026.
Adapun ketiga direksi yang diambil sumpahnya yakni Rino Indira Gustiawan sebagai Direktur Utama, Dani Rakhmawan sebagai Direktur Operasional dan Muzakkir sebagai Direktur Pelayanan dan Bisnis.
Sementara itu, posisi Direktur Administrasi dan Keuangan hingga kini masih tertahan di meja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dedie mengatakan bahwa pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Panitia Seleksi (Pansel) yang telah diajukan ke pemerintah pusat atau Kemendagri.
“Semalam saya mendapatkan tembusan rekomendasi pertimbangan dari Kemendagri. Dengan demikian, sesegera mungkin kita lakukan pelantikan karena kita ingin akselerasi Perumda Tirta Pakuan terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” ucapnya usai prosesi pelantikan.
Terkait masih kosongnya pada posisi Direktur Administrasi dan Keuangan, Dedie mengaku bahwa masih ada revisi dan pertimbangan khusus dari Kemendagri.
Kendati demikian, Dedie menyebut bahwa sembari menunggu hasil dari Kemendagri, dirinya tengah menyiapkan dua opsi untuk mengisi jabatan tersebut.
“Opsi pertama adalah meneruskan proses yang sudah ada sebelumnya, atau membuat proses pansel yang baru. Kami akan konsultasikan lebih lanjut dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat Daerah dan Direktur BUMD di Kemendagri,” jelasnya.
Dedie memastikan bahwa seluruh proses seleksi, mulai dari administrasi, psikotes hingga Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), telah diserahkan secara transparan kepada Kemendagri sebagai dasar pertimbangan jabatan.
Selain pembenahan internal, Dedie menekankan bahwa direksi yang baru dilantik memiliki tugas berat, salah satunya adalah pengawalan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kota. Proyek ini telah masuk dalam Green Book Bappenas dan mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
“Kita butuh komitmen untuk mengawal secara teknis sampai proses lelang dan implementasi. Prioritas kita adalah agar IPAL skala kota ini dikelola secara profesional oleh Perumda Tirta Pakuan,” katanya. (Nicko)
