Dengan demikian, aktivitas pengoperasian perangkat tanpa awak di kawasan itu harus memperhatikan ketentuan pembatasan yang berlaku.
Meski demikian, informasi yang diumumkan belum merinci mekanisme perizinan, pengecualian bagi operator tertentu, maupun bentuk sanksi bagi pelanggar aturan. Rincian tersebut penting untuk memastikan bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan.
Pembatasan sementara penerbangan drone ini memperlihatkan langkah pemerintah AS dalam memperketat pengawasan di perbatasan selatan.
Efektivitas kebijakan tersebut akan bergantung pada pelaksanaan pengawasan, koordinasi antarlembaga, serta kejelasan aturan bagi pihak yang mengoperasikan drone di kawasan tersebut.(*)
