KITAINDONESIASATU.COM- Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat antara sektor publik dan swasta untuk mempercepat hilirisasi riset dan inovasi nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Panel Discussion bertajuk “Research and Innovation Towards Golden Indonesia 2045 – Private Public Cooperation” yang digelar di Kawasan BRIN Gatot Subroto, Jakarta, Kamis, 18 Desember 2025.
Kepala Organisasi Riset Kesehatan BRIN, Ni Luh Putu Indi Dharmayanti menyampaikan, BRIN memiliki infrastruktur riset kesehatan yang lengkap dan terbuka untuk kolaborasi lintas sektor.
Infrastruktur tersebut meliputi laboratorium Biosafety Level-3 (BSL-3), fasilitas hewan coba, biobank nasional, serta repositori ilmiah seperti Indonesian Culture Collection (InaCC) dan Indonesia Nucleotide Archive (INNA).
“Hilirisasi riset hanya dapat berjalan jika infrastruktur, data, dan kolaborasi lintas sektor terintegrasi. BRIN berperan sebagai orkestrator dalam membangun ekosistem riset kesehatan nasional,” ujar Indi.
Dari perspektif layanan kesehatan, Direktur Utama RS Medistra Monica Lembong, menyatakan kesiapan sektor rumah sakit untuk berperan sebagai living laboratory dalam riset terapan. Kemitraan publik-swasta memungkinkan hasil riset BRIN diterapkan secara langsung untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
“Kolaborasi riset klinis, pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk analisis data medis, serta pengembangan sumber daya manusia melalui program fellowship dan riset bersama merupakan langkah konkret agar inovasi tidak berhenti di laboratorium,” kata Monica.
Sementara itu, President of RS Group sekaligus Secretary General KADIN Indonesia-Korea Committee Joohan Lee, menyoroti pentingnya hilirisasi riset kesehatan sebagai fondasi kemandirian nasional.
Ia mengingatkan, ketergantungan terhadap impor alat kesehatan dan obat-obatan masih menjadi kerentanan strategis, sebagaimana terlihat saat pandemi COVID-19. “Downstreaming bukan sekadar agenda industri, tetapi agenda masa depan bangsa. Tanpa kemitraan publik-swasta, hasil riset akan berhenti sebagai publikasi dan tidak pernah sampai ke pasien,” tegas Joohan Lee.
Model kolaborasi publik-swasta juga ditunjukkan melalui pengelolaan Kebun Raya BRIN. Direktur PT Mitra Natura Raya, Marga Anggrianto menjelaskan, skema Public-Private Partnership (PPP) memungkinkan BRIN tetap menjalankan fungsi riset dan konservasi, sementara sektor swasta mengoptimalkan aspek edukasi, rekreasi, dan komunikasi publik.
“Kebun Raya menjadi contoh nyata collaborative governance. Aset tetap milik negara, riset dan konservasi berjalan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan edukasi bagi masyarakat,” ujar Marga.
Dari sudut pandang dunia usaha, Senior Executive Advisor Sintesa Group sekaligus pengurus APINDO Yono Reksoprodjo, menyoroti rendahnya belanja riset Indonesia yang masih berada di kisaran 0,3 persen dari produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, skema PPP menjadi solusi strategis untuk menutup kesenjangan pendanaan riset dan mempercepat transformasi ekonomi berbasis inovasi.
“Tanpa infrastruktur riset yang kuat dan keterlibatan sektor swasta, Indonesia akan sulit keluar dari jebakan pendapatan menengah. PPP memungkinkan pembagian risiko sekaligus percepatan hilirisasi inovasi,” kata Yono.
Panel diskusi ini menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, industri, rumah sakit, serta mitra internasional merupakan kunci dalam membangun ekosistem riset dan inovasi yang berdaya saing global.
Melalui kolaborasi publik-swasta yang berkelanjutan, BRIN optimistis riset nasional dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. (Nicko)
